Sunday, February 10, 2013

Liga Indonesia Adalah Liga Super Indonesia, Bacalah Tentang Kebobrokan PSSI Johar Arifin

BILA pada zaman prakemerdekaan, politik etis atau politik balas budi diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda maka pada zaman kemerdekaan, bahkan pada era reformasi, politik etis itu coba diterapkan oleh pengurus baru Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Bila pada zaman kolonial Belanda ada pola hubungan atau relasi patron dan klien, antara pejabat pemerintah kolonial dan para priayi maka pada era reformasi sekarang ini relasi patron-klien itu coba diterapkan pengurus baru PSSI. Betapa tidak?

Kalau tidak menerapkan politik etis dan membangun pola hubungan patron-klien, mengapa pada awal debutnya, pengurus baru PSSI di bawah komandan Prof Djohar Arifin Husin, justru menyusun kepengurusan lengkap PSSI dengan komposisi yang dominan diisi orang-orang yang dianggap berjasa mengantarkannya ke kursi PSSI-1, termasuk orang-orang titipan The Godfather? Apakah pengurus baru saat ini menganut semangat demokrasi ala Barat, yakni the winner takes, all, pemenang mengambil seluruhnya?

Kalau tidak menerapkan politik etis dan membangun pola hubungan patron-klien, mengapa kebijakan-kebijakan pengurus baru PSSI seakan hanya menguntungkan kelompok tertentu? Tak peduli pengurus baru PSSI itu harus menabrak aturan, bahkan aturan yang dihasilkan kongres yang merupakan institusi tertinggi PSSI. Yang penting bagi mereka, barangkali bisa mengimplementasikan politik etis dan pola hubungan patron-klien itu. Tujuannya satu: balas jasa!
Politik balas budi dan pola hubungan patron-klien ini kita kemukakan demi menghindari asumsi yang lebih buruk lagi, yakni pengurus baru PSSI hanya sekadar menjadi boneka The Godfather,  seperti diasumsikan sejumlah pihak.

Padahal ekspektasi publik sepak bola Indonesia terhadap pengurus baru PSSI, begitu terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Solo, pada 9 Juli 2011, begitu tinggi. Publik berharap pengurus baru bisa menarik garis tegas, bahkan menjadi antitesis, dari pengurus lama rezim Nurdin Halid. Tapi apa lacur? Ternyata rezim baru dengan rezim lama yang digantikannya setali tiga uang: banyak melakukan politisasi terhadap organisasi. Bagi rezim baru, politik etis lebih ditonjolkan.

Menabrak Aturan

Padahal, tantangan yang dihadapi PSSI sangat berat. September lalu misalnya, peringkat sepak bola Indonesia di FIFA melorot 8 tingkat dari posisi Agustus 2011. Bila bulan sebelumnya berada di peringkat ke-131, kini posisinya di peringkat ke-139. Bandingkan dengan Singapura yang berada di peringkat ke-136, Vietnam di peringkat ke-129, dan Thailand di peringkat ke-117. Iran dan Bahrain yang baru saja mengalahkan Timnas Indonesia berada di peringkat ke-50 dan ke-104.
Kalau tidak menerapkan politik etis dan membangun pola hubungan patron-klien, mengapa pengurus baru ‘’membongkar’’ sistem kompetisi yang sudah mapan, yakni Kompetisi Liga Indonesia (KLI)? Pembongkaran dilakukan dengan menabrak aturan organisasi dan Statuta PSSI. Bila rezim lama kita tentang dan caci-maki karena suka merekayasa statuta, lalu apa bedanya dengan perilaku rezim saat ini?

Seperti diberitakan, pengurus baru PSSI ngotot dengan tetap memaksakan putaran Liga Super Indonesia (LSI), strata tertinggi dari KLI, musim 2011-2012 diikuti oleh 24 klub. Keputusan Komite Kompetisi PSSI ini konon tak bisa diganggu gugat. Padahal, klub-klub peserta LSI banyak yang keberatan. Ke-24 klub itu adalah 14 klub peserta LSI musim kemarin, 4 klub promosi, dan 6 klub tambahan.

Enam klub tambahan ini adalah peserta Kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI), yakni PSM Makassar, Persema Malang, dan Persibo Bojonegoro yang sudah dikeluarkan dari PSSI karena kabur dari LSI kemudian bergabung dengan LPI; PSM Medan, Persebaya Surabaya, dan Bontang FC.

Kita mencatat, PSMS Medan adalah klub peringkat ke-3 Divisi Utama pada musim lalu. Persebaya bahkan berada di peringkat ke-11 Divisi Utama dan terdegradasi ke Divisi I. Dengan demikian, keputusan pengurus baru PSSI tidak mencermikan semangat untuk mengangkat kualitas kompetisi yang akan bermuara pada prestasi Timnas. Maka, kita pun hopeless. Mestinya, tahapannya, mantan anggota PSSI ini dipulihkan dulu keanggotaannya melalui Kongres PSSI, dan untuk mengikuti KLI mereka harus mengawalinya dari level terendah, bukan diistimewakan langsung ke level tertinggi. Apa hebatnya LPI, sebuah break away league yang belum teruji keandalannya?

Apalagi, langkah pengurus baru PSSI itu berarti juga membongkar sistem kompetisi yang sudah terpola sejak lama. Semua tahu, kompetisi sepak bola profesional Indonesia telah terpola dengan adanya KLI sejak 1994, bahkan secara konkret dimulai 10-15 tahun sebelumnya dengan adanya Kompetisi Galatama. Dalam kaitan ini, sudah tersusun level-level KLI berupa LSI, Divisi Utama, Divisi I, Divisi II, dan Divisi III.

Dalam setiap periode kompetisi juga sudah terpola kaidah dengan diberlakukannya sistem promosi dan degradasi sebagai parameter prestasi klub. Dengan dimasukkannya sejumlah klub LPI ke dalam LSI, berarti PSSI menabrak beberapa hal, antara lain kaidah sebuah kompetisi tersebut, yakni promosi dan degradasi.

Perlu ditegaskan, menghilangkan promosi dan degradasi berarti merugikan klub-klub yang mendapat promosi. Membongkar sistem kompetisi yang sudah terpola dengan memaksakan masuknya sejumlah klub peserta LPI langsung ke level teratas KLI berarti menabrak Statuta PSSI yang melarang masuknya klub yang sudah diskors. Membubarkan LPI yang sudah diakomodasi dalam sistem PSSI berarti mengabaikan memorandum of understanding (MoU) Ketua Komite Normalisasi PSSI dengan pengelola LPI.

Sebelumnya, saat menentukan format kompetisi dua wilayah dengan 32 klub, pengurus baru PSSI juga menabrak aturan. Pertanyaannya, bila rezim yang ada saat ini banyak menabrak aturan, lalu apa bedanya dengan rezim yang kemarin kita caci-maki?
Semestinyalah pengurus baru PSSI konsekuen dan konsisten dengan aturan dan keputusan-keputusan KLB. Soal LPI misalnya, mestinya PSSI konsisten dengan nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar dengan Direktur LPI Widjajanto pada 9 Juli 2011 atau beberapa saat sebelum KLB PSSI dibuka, di antaranya:

Pertama; PSSI akan mengurus dan mengontrol seluruh kompetisi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan LPI, termasuk aturan kompetisi, jadwal, administrasi pemain, pengangkatan ofisial pertandingan, dan tata tertib hingga hasil akhir putaran kompetisi LPI sebelum 28 Februari 2012. Kedua; PSSI tak akan menyertakan modal finansial ke LPI dan juga tak akan mendanai kegiatan LPI.

Ketiga; LPI akan berpegang pada seluruh perintah resmi dan keputusan PSSI dan juga FIFA terkait kompetisi LPI. Keempat; LPI bukan liga yang terafiliasi dengan PSSI dan juga tidak berada di bawah Statuta PSSI. Kelima; PSSI tak akan bertanggung jawab untuk membayar gaji ofisial di dalam administrasi kompetisi LPI.
Bila mengacu pada kebijakan-kebijakan yang kini telah diambil pengurus baru PSSI maka dapat dikatakan bahwa PSSI telah mengkhianati MoU itu dan juga mengkhianati amanat KLB di Solo. Ironisnya, semua itu demi politik etis. (10)

— Drs H Sumaryoto, mantan komisioner Komite Normalisasi PSSI, Ketua Indonesia Football Watch (IFW) (/)
Sumber: SUARAMERDEKA

No comments:

Post a Comment

Popular seribu